Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebuah lembaga di desa yang berfungsi sebagai mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjalankan fungsi legislasi (membahas peraturan desa), perwakilan (menampung aspirasi masyarakat), dan pengawasan. Anggota BPD merupakan perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis, serta memiliki fungsi penting dalam menampung aspirasi dan mengawasi kinerja Kepala Desa.
Susunan Organisasi BPD
Periode 2019 - 2027
ACHMAD ABIDIN
KETUA
KHAMDAN
WAKIL KETUA
ZAMRONI
SEKRETARIS
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
NAILI MUNAH
KETUA BIDANG I
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BUDI TURNOTO
KETUA BIDANG II
SUBKHAN ALIM
Fungsi
- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- Melakukan pengawasan kinerja Kuwu.
Peran
- Menggali aspirasi masyarakat.
- Menampung aspirasi masyarakat.
- Mengelola aspirasi masyarakat.
- Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kuwu.
- Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kuwu antar waktu.
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kuwu.
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Lembaga
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
pdf
